Launching Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU Prov Jabar
KOTA BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM serta Peluncuran Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PKS) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat di Aula KPU Jawa Barat, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Parhumas dan SDM Darma Djufri, M.I.Kom., Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Dede Juhendi, S.E., Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM Andhianna, S.IP., Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Dion Marendra, S.Sos., serta staf Divisi Parhumas dan SDM Rian Muhammad Musyaffa, S.H.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam membangun budaya etik serta menciptakan ruang kerja yang aman dan setara di lingkungan penyelenggara pemilu.
Dalam arahannya, Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI Parsadaan Harahap menegaskan bahwa pembentukan Satgas PKS merupakan bentuk keberanian moral untuk menjaga martabat manusia. Ia menekankan bahwa Satgas bukan sekadar simbol, melainkan instrumen nyata untuk mencegah, menangani, dan memulihkan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja KPU.
Dari KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan sekaligus Ketua Satgas PKS Abdullah Sapi’i, S.Si., M.M. menuturkan bahwa pembentukan Satgas PKS merupakan bagian dari reformasi kelembagaan untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas di lingkungan kerja yang aman dan manusiawi.
Sementara Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar Aneu Nursifah menyoroti pentingnya penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 guna memperkuat pengawasan, penegakan disiplin, dan perlindungan terhadap korban.
Kegiatan yang dipandu oleh Kabag Parhumas dan SDM KPU Jabar Yunike Puspita berlangsung reflektif dan diakhiri dengan ikrar bersama dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk menjadikan Satgas PKS sebagai gerakan nilai dalam membangun lingkungan kerja yang aman, setara, dan berintegritas.
