Berita Terkini

Bimbingan Teknis Orientasi PPPK Menjadi Sarana Komitmen dan Integritas

KOTA BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor mengikuti Bimbingan Teknis Orientasi PPPK Formasi Tahun 2024 Periode I Tahun 2025, Senin (10/11/2025). Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal KPU RI ini dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kota Bogor. Kegiatan orientasi ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar memahami tugas, fungsi, serta nilai-nilai dasar ASN di lingkungan KPU. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pengenalan budaya kerja, kode etik, dan komitmen integritas dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas. Kegiatan diikuti oleh seluruh PPPK KPU Kota Bogor dan dihadiri oleh Kasubag Parhumas dan SDM KPU Kota Bogor, Andhianna, S.IP., beserta jajaran staf Parhumas dan SDM.

Rapat Pleno KPU Kota Bogor Periode Oktober-November 2025

KOTA BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor melaksanakan Rapat Pleno Evaluasi dan Perencanaan Kerja Periode Oktober–November 2025, Senin (10/11/2025), bertempat di Kantor KPU Kota Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan KPU Kota Bogor, yakni Ketua KPU Kota Bogor Muhammad Habibie Zaenal Arifin, S.Pd.I., S.E., Ketua Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Darma Djufri, M.I.Kom., Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Dede Juhendi, S.E., Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ferry Buchori Muslim, S.Pd., M.M., serta Sekretaris KPU Kota Bogor Hangga Pramaditya, S.H., M.H., bersama seluruh jajaran sekretariat. Rapat pleno ini menjadi ruang koordinasi internal untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja periode sebelumnya serta merumuskan langkah strategis ke depan. Melalui forum ini, KPU Kota Bogor berkomitmen memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas kerja, dan memastikan seluruh kegiatan berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas.

Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025

KOTA BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2025 dengan tema “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”, Senin (10/11/2025). Upacara berlangsung khidmat dengan Ketua KPU Kota Bogor Muhammad Habibie Zaenal Arifin, S.Pd.I., bertindak sebagai Pembina Upacara, dan Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol. selaku Pemimpin Upacara. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Sekretariat KPU Kota Bogor sebagai wujud penghormatan dan refleksi atas jasa para pahlawan bangsa. Dalam amanatnya, Pembina Upacara mengajak seluruh peserta untuk meneladani semangat juang para pahlawan dengan bekerja penuh integritas, semangat, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

Webinar Penerapan E-Government Berbasis Big Data di Lingkungan KPU

KOTA BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor mengikuti seri webinar bertema "Penerapan E-KTP Government Berbasis Big Data di Lingkungan KPU", pada Kamis (07/11/2025). Kegiatan diikuti oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ferry B. Muslim, S.Pd.I, serta Sekretaris KPU Kota Bogor Hangga Pramaditya, SH.,MH beserta jajaran Sekretariat. Kegiatan webinar ini membahas tentang pemanfaatan teknologi big data dan integrasi data kependudukan berbasis E-KTP dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan wawasan mengenai strategi penerapan sistem e-government di lingkungan KPU, termasuk pengelolaan data pemilih, sinkronisasi data kependudukan, serta keamanan dan validitas data dalam penyelenggaraan pemilu. KPU Kota Bogor berharap penerapan sistem berbasis big data ini dapat memperkuat integritas dan akurasi data pemilih, sekaligus menjadi langkah inovatif dalam mendukung transformasi digital di lembaga penyelenggara Pemilu.

PEREMPUAN DAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA

KOTA BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Parmas Insight Chapter #5 dengan tema “Perempuan dan Partisipasi Politik dalam Pilkada: Ruang Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan”. Ketua Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor Darma Djufri, M.I.Kom., hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, beliau didampingi oleh Kasubag Parmas dan SDM Andhianna, S.Ip., beserta jajaran staf KPU Kota Bogor. Kegiatan yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat ini turut dihadiri oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parhumas, dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro, S.STP., M.M turut hadir memberi support atas kegiatan ini.  Moderator dari kegiatan ini adalah Kasubag Parmas dan SDM Fahmi Kamal, S.I.P. Peserta kegiatan terdiri dari para Kasubag dan staf Parmas serta SDM KPU se-Jawa Barat. Selain KPU Kota Bogor, KPU Kabupaten Garut juga turut menjadi narasumber dalam kegiatan Parmas Insight Chapter #5 ini. Tema “Perempuan dan Partisipasi Politik dalam Pilkada: Ruang Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan” memiliki makna dan fokus pembahasan yang berkaitan dengan: 1. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada — baik sebagai pemilih aktif maupun sebagai kandidat atau penyelenggara. 2. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas perempuan agar memiliki kesempatan dan keberanian yang setara dengan laki-laki dalam mengambil peran kepemimpinan politik di tingkat lokal. 3. Upaya menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan berkeadilan gender, sehingga perempuan dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan publik. 4. Peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu/pilkada dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi perempuan melalui berbagai program sosialisasi, pendidikan pemilih, dan kerja sama lintas sektor. Dengan tema ini, kegiatan Parmas Insight Chapter #5 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif, setara, dan berperspektif gender, terutama pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Program Membahas Hukum KPU Provinsi Jabar Seri #9

BANDUNG – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Darma Djufri, M.I.Kom, mengikuti kegiatan Membahas Hukum KPU Provinsi Jawa Barat: Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, pada Rabu (05/11/2025) bertempat di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatn ini juga turut dihadiri oleh Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Bogor Dion Marendra, S.Sos, serta Operator SPIP KPU Kota Bogor Fajar Maisa Falih, S.H. dan Cahyo Kusworo, S.E.,A.k. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program MH JDIH KPU Provinsi Jawa Barat ini membahas mengenai pembangunan zona integritas serta pedoman teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, dan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, yang dipandu oleh moderator. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan penjelasan mengenai Sinergitas KPU Provinsi Jawa Barat dengan Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kepemiluan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta materi Pembangunan Zona Integritas dan Gambaran Umum Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita. Materi tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat nilai integritas dan transparansi dalam tata kelola kelembagaan. Melalui sosialisasi ini, peserta diajak memahami lima unsur utama SPIP yang meliputi pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan. Implementasi SPIP diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan serta aset negara di lingkungan KPU.