Berita Terkini

Kegiatan Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri #19

Kota Bogor – Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bogor, Dede Juhendi, SE bersama Sekretaris KPU Kota Bogor, Andy Firmanda, SH, serta jajaran subbagian terkait mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri #19, Kamis 16/04. Kegiatan ini mengangkat tema “Pengecekan Metadata Keputusan Tahun 2025 dan 2026 di Website JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.”Kegiatan menghadirkan narasumber utama Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Shophia Kurniasari Purba. Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam pentingnya akurasi tata kelola dokumentasi hukum pada website JDIH. Fokus utama terletak pada peninjauan teknis terkait standarisasi penginputan data, serta konsistensi penyajian informasi hukum agar selaras dengan regulasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berlaku. Melalui kegiatan ini, peserta juga melakukan evaluasi komprehensif terhadap potensi kekeliruan administratif pada platform digital, khususnya dalam pengecekan metadata keputusan tahun 2025 dan 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko sekaligus memastikan setiap produk hukum yang dipublikasikan memiliki validitas dan keakuratan yang terjaga.

Apel Rutin Di Lingkungan KPU Kota Bogor

  KOTA BOGOR – KPU Kota Bogor melaksanakan apel rutin pada Senin, 13/04 yang berlangsung di halaman kantor KPU Kota Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh personel sebagai bagian dari upaya menjaga kedisiplinan dan memperkuat koordinasi internal. Bertindak sebagai pembina apel, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Bogor, Darma Djufri, M.I.Kom, menyampaikan amanat kepada seluruh peserta apel. Dalam arahannya, Darma Djufri mengingatkan pentingnya menjaga etos kerja, tanggung jawab, serta konsistensi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia juga menekankan bahwa setiap personel memiliki peran penting dalam mendukung kinerja kelembagaan yang profesional dan berintegritas. Lebih lanjut, seluruh jajaran diharapkan mampu menjaga semangat kolaborasi dalam bekerja. serta responsif dan terbuka terhadap setiap dinamika didunia pekerjaan. Melalui apel rutin ini, diharapkan seluruh personel KPU Kota Bogor semakin solid dan siap menjalankan setiap program kerja secara optimal dan berkelanjutan.

Penyambutan dan Perkenalan Anggota KPU Kota Bogor

KOTA BOGOR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor melaksanakan kegiatan perkenalan Anggota baru KPU Kota Bogor, Heru F. Arafat, dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kota Bogor, Sekretaris, serta seluruh personel di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor. Kegiatan perkenalan ini menjadi momen penting untuk mempererat sinergi dan soliditas internal kelembagaan. Dalam kesempatan tersebut, Heru F. Arafat menyampaikan salam perkenalan serta harapannya untuk dapat berkolaborasi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Bogor. Selain itu, seluruh jajaran Anggota dan Sekretariat KPU Kota Bogor juga turut memperkenalkan diri, sehingga tercipta komunikasi yang lebih akrab dan terbuka antar seluruh personel. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat dalam mewujudkan kinerja kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas dalam setiap melaksanakan tugas.

Pelepasan Siwa/i PKL di Lingkungan KPU Kota Bogor

KPU Kota Bogor secara resmi melepas siswa-siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMK Informatika Bina Generasi 3, yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya selama tiga bulan di lingkungan kantor KPU Kota Bogor. Kegiatan pelepasan ini didampingi oleh Sekretaris KPU Kota Bogor, Andy Firmanda, S.H., bersama Kasubag SDM dan Parhumas serta Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi. Suasana berlangsung hangat dan penuh apresiasi atas kontribusi para siswa selama menjalani masa PKL. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Kota Bogor menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh siswa PKL yang telah membantu berbagai pekerjaan dan aktivitas di lingkungan KPU Kota Bogor. Kehadiran para siswa dinilai memberikan dukungan positif dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan. Selain itu, pengalaman yang diperoleh selama PKL di KPU Kota Bogor dapat menjadi bekal berharga bagi para siswa ke depannya.

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Langkat

KOTA BOGOR – KPU Kota Bogor menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Langkat pada Kamis (09/04) di Kantor KPU Kota Bogor. Rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Bogor, Ferry B. Muslim, didampingi Sekretaris KPU Kota Bogor, Andy Firmanda, S.H., serta para Kasubag. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai hal yang berkaitan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai landasan pelaksanaan pemilu ke depan. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait regulasi kepemiluan, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

Program Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri #18

KOTA BOGOR – KPU Kota Bogor mengikuti program Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri #18 yang mengangkat tema “Mitigasi Risiko Hukum: Refleksi dan Pembelajaran Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi.” Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dian A. Yamin, S.P., Sekretaris KPU Kota Bogor Andy Firmanda, S.H., serta subbagian terkait. MH kali ini menghadirkan narasumber Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Cirebon, Robby Aurysa Hutagalung, yang membedah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2004 secara mendalam, mulai dari latar belakang hingga implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu. Melalui studi kasus tersebut, KPU menelaah urgensi pemahaman dan ketelitian KPPS dalam menilai kriteria keabsahan surat suara, sekaligus menjamin pemenuhan hak pilih warga negara. Forum ini menjadi ruang strategis bagi KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk mengevaluasi mitigasi risiko hukum di tingkat TPS. Bedah kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran bersama sekaligus memperkuat komitmen dalam memperkokoh kepastian hukum serta integritas penyelenggaraan pemilu yang lebih kuat.

🔊 Putar Suara